Humor Politik - Dua Pejabat DPR RI Diduga Korupsi

Dua Pejabat DPR RI Diduga Korupsi


Bandar Togel - Dalam data Indeks Persepsi Korupsi 2016 yang dilansir Transparency International, Indonesia berada di peringkat 90 dari 176 negara dengan skor 37.Tapi kenyataan di lapangan berbanding terbalik dengan data Indeks dari Transparency International.

Di Indonesia begitu banyak pejabat yang melakukan korupsi besar-besaran.Baru baru ini ada begitu banyak kasus korupsi yang di usut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),salah satu kasus yang sedang di usut pihak KPK adalah kasus dugaan pelanggaran pajak oleh dua pejabat DPR RI yaitu Fadli zon dan Fahri Hamzah.

Dua pimpinan DPR RI, Fadli Zon dan Fahri Hamzah diduga memiliki pelanggaran pidana perpajakan. Hal itu terungkap lewat barang bukti yang dikonfirmasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang kasus dugaan suap pejabat pajak.

Di sidang dengan terdakwa Kasubdit Bukti Permulaan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Handang Soekarno, Rabu (10/5) itu, awalnya, Jaksa Muhammad Takdir Suhan membeberkan bukti nota dinas. Itu, sebagai bukti permulaan terkait dugaan pelanggaran pajak sejumlah pihak.

Nota dinas itu berupa usulan tindak lanjut bukti permulaan yang akan dikirimkan ke Direktur Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kemenkeu, Dadang Suwarna. Dokumen ditandatangani Handang Soekarno untuk diteruskan ke bawahannya Kepala Bidang Keberatan dan Banding Kanwil DJP Jakarta Khusus Hilman Flobianto.

Dalam nota dinas itu tercantum nama Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Fadli Zon disebut belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) pribadi selama empat tahun sejak 2011 hingga 2015.Sedangkan Fahri Hamzah, diduga melaporkan SPT tahunan palsu atau tidak sesuai ke kantor pajak.

Daftar harta 2014 berbeda dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan jumlah selisih Rp 4,46 miliar. Jaksa Takdir kemudian mengkonfirmasi nota dinas itu kepada Hilman Flobianto. Hilman pun tidak menampiknya.

"Untuk Fadli Zon SPT, kemudian yang Fahri Hamzah ada daftar harta 2014 berbeda dengan LHKPN selisih Rp 4 miliar," kata Hilman saat dihadirkan sebagai saksi.

Berikut adalah Nota Dinas yang diperlihatkan JPU KPK dalam persidangan:

Nota dinas

Nomor NDR-   /PJ.051/2016

Yth: Direktur Pengakan Hukum
Dari: Kasubdi Pemeriksaan Budi Permulaan
Lampiran: Satu Set
Hal: Usul tindak lanjut  LIIP dengan Usul Pemeriksaaan Bukti Permulaan an PT Trans Distributor NPWP 03.275.487.1 - 014.000, dkk

Nama: Eggi Sudjana SH Msc
NPWP: 06.957.466.3 - 024.000
Alamat: Jalan Johar Baru 1/23 Johar Baru Jakarta Pusat DKI Jakarta

Dugaan peristiwa pidana: tidak menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi atas nama Eggi Sudjana SH Msc NPWP 06.957.466.3 - 024.000 untuk tahun pajak 2013 sampai dengan 2015 ke KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih

Nama: Fadli Zon
NPWP: 09.468.771.2-0009.000
Alamat: Jakarta Timur DKI Jakarta
Dugaan peristiwa pidana: Tidak menyampaikan SPT tahunan PPh Orang Pribadi atas nama Fadli Zon NPWP 09.468.771.2-009.000 untuk tahun pajak 2011 sampai dengan 2015 ke KPP Pratama

Nama: Fahri Hamzah alias Fahri
NPWP: 08.091.263.7-013.000
Alamat: Jakarta Selatan DKI Jakarta
Dugaan Peristiwa Pidana: Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi isinya tidak benar atau tidak lengkap atas nama Fahri NPWP: 08.091.263.7-013.000 untuk tahun pajak 2013 s.d 2014 ke KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan.
Daftar harta 2014 berbeda dengan LHKPN dengan jumlah selisih Rp4,46 miliar.

Begitulah lelucon politik di indonesia, begitu banyak pejabat melakukan korupsi besar-besaran tapi dalam peringkat korupsi indonesia bisa menempati posisi peringkat 90 dari 176 negara.

Berikut percakapan para pejabat :

Delegasi Somalia, "Hai, Pak Pejabat, sepertinya korupsi di Indonesia hampir menyamai di negeri kami, tapi kok negara Anda bisa keluar dari lima besar, apakah sudah ada gerakan anti korupsi besar-besaran di pemerintahan Anda?".

Delegasi India, Brasil, Peru, dan Filipina, "Iya nih kita juga terkejut deh mendengar itu, bagaimana bisa?".

Dengan senyum ramah dan nada ceria sang pejabat Indonesia menjawab, "Ooo... mudah saja, itu semua gampang diatur.".

Delegasi Somalia, "Caranya Bagaimana?".

Pejabat Indonesia, "Caranya, siapkan uang sepantasnya dan berikan pada para peneliti itu dengan permintaan supaya negara saya diturunkan dari peringkat lima besar...".

Delegasi Somalia, "Oooo... Hebat, itu baru namanya koruptor hebat... masuk akal... hasil penelitian pun bisa di korupsi..."
(HAHAHAH>>>>#@$@@$$@)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »